Pembiayaan Penelitian

Kegiatan penelitian yang dibiayai KKP3N tidak diperbolehkan dibiayai dari sumber dana lain dan demikian juga sebaliknya. Apabila kegiatan penelitian yang diusulkan merupakan bagian dari program/proyek penelitian lain, maka harus ada surat pernyataan menggunakan form seperti pada Lampiran.
Penggunaan anggaran/dana KKP3N mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.02/2013 dan peraturan lain yang berlaku. Komponen biaya dalam program KKP3N adalah sebagai berikut:
1. Gaji dan Upah
a. Honor tim peneliti dan teknisi (maksimum 20% dari total biaya penelitian),
b. Upah harian lepas, tenaga administrasi, dan atau enumerator.
2. Belanja Bahan (ATK, bahan penelitian, rapat, foto copy, penggandaan),
3. Belanja Perjalanan,
4. Belanja Operasional Lainnya.

Hal-hal yang tidak dapat dibiayai dalam program KKP3N adalah:
1. Barang modal
Barang modal adalah barang yang setelah akhir penelitian akan menjadi barang inventaris.
2. Biaya komunikasi (pulsa, biaya telpon, dan internet),
3. Biaya perjalanan ke luar negeri,
4. Biaya menghadiri seminar yang tidak ada kaitannya dengan program KKP3N,
5. Peralatan laboratorium tidak habis pakai,
6. Biaya pengusulan HKI,
7. Biaya pemeliharaan peralatan laboratorium, rumah kaca, dan kebun percobaan.

Program KKP3N diarahkan untuk meningkatkan daya guna peralatan tersedia yang dimiliki UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Nasional lainnya. Oleh karena itu, dana penelitian tidak diperkenankan untuk keperluan pembelian/pengadaan peralatan dan mesin atau belanja modal fisik lainnya. Pengadaan/pembelian bahan penelitian, misalnya bahan kimia, data sekunder, harus dilengkapi dengan spesifikasi yang jelas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dana penelitian yang diusulkan sudah termasuk pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usulan dana penelitian maksimal sebesar Rp 200 juta. Dana penelitian KKP3N di kenakan pajak PPN sebesar 10% dan PPh 2% yang dipotong langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Pajak dalam Komponen biaya program KKP3N tidak boleh dipisahkan dalam rincian biaya, tetapi harus termasuk di dalam satuan biaya.